Loading...
Masih ingat dengan ‘kengototan’ Belanda yang ingin Ahok dibebaskan? Tentu sangat aneh jika negara lain mencampuri urusan suatu negara.
Kala itu, Parlemen Belanda menyerukan kepada pemerintah Belanda untuk membantu memebaskan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
Seruan itu disampaikan oleh anggota Parlemen Belanda dari Partai Uni Kristen, Joël Voordewind.
“Parlemen meminta Menteri Luar Negeri Bert Koenders untuk menyerukan agar Indonesia membebaskan Gubernur Jakarta karena tudingan pelecehan agama,” kata Voordewind, sepeti dilansir Telegraaf pada Rabu (10/5).
Bahkan seruan Voordewind ini mendapat dukungan dari sebagaian besar anggota Parlemen Belanda. Voordewind juga menyerukan Uni Eropa (UE) untuk segera menyampaikan kekhawatiran mengenai hal ini.
UE sendiri diketahui telah memberikan respon atas putusan terhadap Ahok. Dalam sebuah pernyataan, UE menyatakan turut memantau kasus yang menimpa Ahok. UE berharap hal ini tidak mempengaruhi Indonesia, yang dikenal atas sikap toleransi dan pluralismenya.
Lalu, mengapa Pemerintah Belanda begitu ngotot membela Ahok? Bahkan menekan Indonesia untuk segera membebaskannya.
Ternyata, Ahok telah ‘menyerahkan’ 17 pulau di Kepulauan Seribu ke Belanda.
[http://news.okezone.com/read/2015/09/25/338/1221044/ahok-serahkan-17-kepulauan-seribu-ke-belanda]
Usai berkunjungan ke Belanda, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama Purnama (Ahok), mengaku ingin segera melakukan reklamasi terhadap 17 pulau yang ada di Kepulauan Seribu.
“Kita langsung ada MoU (Memorandum of Understanding). Kita ingin 17 pulau itu, mereka (Belanda-red) bantu kita untuk tanganin. Yang ingin segera kita terapkan adalah membangun pulau O,P,Q sudah dianalisa, jadi pulau O,P,Q akan jadi pusat logistik pelabuhan,” kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (25/9/2015).
Selain ingin menjadikan Belanda sebagai siste city dengan Jakarta, mantan Bupati Belitung Timur itu juga ingin menjadikan pulau-pulau di Jakarta sebagai pelabuhan yang terintegrasi layaknya ‘Port of Rotterdam’ dengan nama ‘Port of Jakarta’.
“Makanya saya bilang sama Pak Lino (Dirut PT. Pelindo II), kita harus namakan ini Port of Jakarta, sehingga Rotterdam dan Jakarta, tidak hanya Sister City, tapi juga Sister Port, untuk networking ini, penting untuk logistik,” terang Ahok.
Menurutnya dengan menggandeng PT Pelindo II maupun III karena persoalan yang ada di Indonesia sama dengan Belanda.
“Karena sama seperti Rotterdam ada Amsterdam Port, yang tentu mereka menghadapi persoalan yang sama. Misalnya itu, Sungai Rein dia dari Swiss hulunya, nah dia lebih repot, dia mesti kerjasama antara Swiss, Prancis, Jerman, Belanda, supaya tidak terjadi pencemaran di laut,” jelas suami Veronica Tan ini.
Satu demi satu kini ‘borok’ Ahok mulai terbuka.
Loading...
